Sabtu, 04 September 2010

Aksi Anti Malaysia Masih Ada Karena Pidato SBY
Mevi Linawati

(inilah.com/Wirasatria)
INILAH.COM, Jakarta - Maraknya aksi anti Malaysia yang kini masih bergulir adalah bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat Indonesia atas arogansi Malaysia. Terlebih pasca pidato politik Presiden SBY.
"Itu akumulasi kekecewaan Masyarakat atas sikap arogansi Malaysia yang tidak direspon oleh pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri saat berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (4/9).
Sebab, masyarakat menunggu apa reaksi pemerintah RI. Seperti saat Presiden SBY merespon berbagai isu dahsyat, misalnya video mesum artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari beberapa bulan lalu.
Aksi unjuk rasa mengecam Malaysia belum reda justru pasca pidato politik Presiden SBY terkait konflik itu di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Padahal situasi, kondisi, dan tempat pidato kala itu seharusnya dapat membuat Presiden SBY bersikap tegas.
"Pidatonya juga lebih banyak pengakuan ketergantungan Indonesia kepada Malaysia dan tidak membangun semangat Nasionalisme," tukasnya. [ikl]
http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/09/04/798651/aksi-anti-malaysia-masih-ada-karena-pidato-sby/
 
indosiar.com, Jakarta - Konflik hubungan Indonesia – Malaysia yang beberapa pekan terakhir memanas, bahkan belum akan reda, bahkan bisa jadi akan makin memanas. Ini terlihat dari aksi anti Malaysia yang makin menguat. Misalnya, munculnya kelompok – kelompok relawan bela negara. Mereka ini mengaku siap membantu TNI berperang melawan Malaysia, jika itu harus terjadi.
Hubungan Indonesia-Malaysia yang memanas beberapa pekan terakhir, memang mulai memasuki babak baru, ketika pemerintah Indonesia lebih memilih penyelesaian lewat jalur diplomatik, ketimbang konfrontatif, sebagaimana diinginkan beberapa kalangan di dalam negeri. Sampai tadi malampun, pemerintah, menko polhukam dan menteri luar negeri terutama, masih sibuk menerima pertanyaan kalangan anggota DPR, baik soal langkah yang akan diambil terhadap manuver Malaysia di wilayah perbatasan, termasuk soal tempat perundingan, mengapa harus di Kinabalu dan bukannya di Indonesia.
Di luar langkah diplomatik yang sedang coba ditempuh itu, aksi kelompok masyarakat anti Malasysia masih terus berlangsung. Pemerintah Indonesiapun dikecam, karena dianggap lambat dan tidak tegas.
Aksi mengecam Malaysia tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah. Di Bandar Kampung, ratusan anggota Laskar Merah Putih berdemo di depan kantor DPRD Lampung, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap tegas dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Hal sama dilakukan masyarakat kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka minta Presiden SBY cepat bersikap atas arogansi yang ditunjukkan Malaysia. Demikian juga di Bogor, Jawa Barat. Puluhan warga menggelar aksi, menyampaikan kebencian kepada Malaysia, tidak saja dengan seruan boikot seluruh produk Malaysia tapi juga membakar bendera negara tetangga itu.
Di luar aksi-aksi itu, kini sudah pula muncul kelompok-kelompok anti Malaysia, yang mengaku sebagai relawan dan siap membantu TNI jika harus berperang dengan Malaysia. Di posko bentukan mereka di depan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, mereka membuka pendaftaran bagi mereka yang siap menjadi relawan menghadapi Malaysia.
Soal munculnya kelompok-kelompok relawan anti Malaysia ini, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat bertemua pemimpin redaksi media nasional mengatakan, harus disikapi secara positif, sebagai bentuk kecintaan warga negara kepada negara dan bangsanya.
Menurut Menhan, pasca kejadian penangkapan pegawai DKP oleh kepolisian Malaysia, situasi di wilayah perbatasan sudah mulai kondusif, tapi pasukan TNI tetap melakukan patroli rutin, menjaga segala kemungkinan.
Terkait dengan itu, kepala staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat mengatakan, pihaknya telah menyiapkan radar pemantau. Pesawat tempur TNI Angkatan udarapun terus berpatroli dan melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut.
Di tempat terpisah, Selasa (31/08/10) kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, telah minta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, untuk cepat menyelesaikan masalah perbatasan dengan Malaysia ini, berdasarkan deklarasi Juanda yang sudah ditandatangani 13 Desember 1957.

Menurut Fadel, pada rapat kabinet pekan lalu presiden sudah memerintahkan menteri terkait, untuk segera menggelar perundingan dengan Malaysia, agar masalah perbatasan ini cepat selesai. Dan presiden sendiri hari ini, rencananya akan menyampaikan sikap pemerintah atas masalah ini. (Tim Liputan/Sup)http://www.indosiar.com/fokus/87327/aksi-anti-malaysia-menguat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar